Dua Alasan Pemerintah Ingin Memindahkan Ibu Kota

Dua Alasan Pemerintah Ingin Memindahkan Ibu Kota

Ide memindahkan ibu kota dari Jakarta ke pulau lain yang ada di Indonesia memang sudah berkali-kali muncul, bahkan gagasan tersebut juga pernah dikemukakan oleh Presiden pertama Indonesia, Ir.Soekarno. Sekarang, gagasan itu mungkin bisa terwujud di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo yang baru-baru ini kembali terpilih untuk masa jabatan kedua. Jokowi, panggilan akrab Presiden RI tersebut memang tampaknya serius tentang ide memindahkan ibu kota.

Hal tersebut terbukti dari kunjungan yang dilakukan Jokowi ke beberapa lokasi di pulau Kalimantan. Bahkan, Badan Perencanaan Pembangunan negara (Bappenas) mengatakan memindahkan ibukota telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Nasional 2020-2024. Pemerintah berpendapat bahwa memindahkan ibukota akan mengurangi kesenjangan pembangunan antara Jawa dan pulau-pulau lain dan bahwa Jakarta saat ini memang sedang dibebani oleh pertumbuhan populasi.

Data dari Badan Statistik Negara pada tahun 2018 menunjukkan kegiatan ekonomi di Jawa telah memberikan kontribusi 58,48% dari produk domestik bruto Indonesia (PDB). Bagian timur Indonesia, yang meliputi Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan mencakup 64% dari total wilayah negara, hanya menyumbang 16,8% dari PDB. Situasi ini tidak banyak berubah sejak 2010.

Pemerintah berpendapat bahwa memindahkan ibukota dari Jawa akan mendukung pembangunan yang adil di Indonesia timur. Namun, untuk mendukung pertumbuhan di daerah yang kurang berkembang, pemerintah perlu mendistribusikan lebih banyak pertumbuhan dan peluang ekonomi baru, terutama ke Indonesia Timur. Memindahkan ibukota saja, tentu dirasa bukan merupakan solusi yang efektif.

Penelitian tentang desentralisasi menunjukkan bahwa pembangunan daerah berpotensi mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan. Desentralisasi memungkinkan munculnya kutub pertumbuhan ekonomi baru seperti Bantaeng (Sulawesi Selatan) dan Banyuwangi (Jawa Timur). Tetapi, dalam upayanya untuk mendukung desa, pemerintah pusat sering melakukan intervensi secara tergesa-gesa dan tidak mempertimbangkan keragaman konteks ditambah dengan adanya perbedaan kebutuhan daerah setempat.

Selain diharapkan dengan memindahkan ibu kota, dapat mengurangi kesenjangan pembangunan antara Jawa dan pulau-pulau lain, alasan kedua yang digunakan pemerintah untuk mendukung pemindahan ibukota berkaitan dengan populasi dan tekanan lingkungan di Jakarta. Bappenas berpendapat bahwa Jakarta terus mengalami tekanan populasi karena urbanisasi. Jakarta memiliki risiko gempa bumi, banjir, dan kekurangan air, kemacetan lalu lintas di Jakarta mengakibatkan kerugian ekonomi mencapai Rp56 triliun ($ AS 3,8 miliar) per tahun.

Pemerintah berpendapat bahwa memindahkan ibukota akan mengurangi beban Jakarta. Ibu kota baru akan dirancang sebagai pusat pemerintahan dan terpisah dari pusat bisnis. Konsep ini sama dengan yang telah dilakukan oleh Australia, dengan Canberra dan Sydney serta Malaysia, dengan Putra Jaya dan Kuala Lumpur. Pemindahan ibukota sepertinya merupakan upaya untuk keluar dari masalah penyakit kronis yang dialami oleh Jakarta dan memang perlu segera diatasi. Jika tidak, kegiatan di Jakarta akan lumpuh dan tentunya bisa mengganggu perekonomian Indonesia karena 70% dari sirkulasi uang negara terjadi di Jakarta.

Disinyalir Menyebarkan Hoax, Satu Lagi Anggota Tim BPN Diciduk Polisi

Disinyalir Menyebarkan Hoax, Satu Lagi Anggota Tim BPN Diciduk Polisi

Satu per satu anggota tim BPN ditangkap polisi, namun tentu saja bukan tanpa alasan penangkapan yang dilakukan oleh polisi itu. Kali ini, giliran Mustofa Nahrawardaya, yang merupakan kepala divisi IT tim pemenangan pasangan capres Prabowo Subianto dan cawapres Sandiaga Uno, pada hari Senin kemarin telah dikonfirmasi oleh pengacaranya bahwa yang bersangkutan ditangkap di rumahnya. Penyebab ditangkapnya pria yang lebih dikenal dengan sebutan Tofa itu adalah klaim yang ditulisnya melalui akun Twitter pribadinya yang menuduh polisi melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap seorang bocah berusia 15 tahun, hingga bocah tersebut tewas.

“Pagi tadi, sekitar pukul setengah tiga dini hari, Mustofa telah ditahan oleh Divisi Kejahatan Dunia Maya Kepolisian Nasional,” begitu tutur Djudju Purwantoro yang bertindak selaku pengacara Mustofa Nahrawardaya.

Pria berusia 46 tahun itu, didakwa atas tuduhan melakukan pelanggaran terhadap Pasal 28 (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) khususnya yang mengenai pidato berisi ujaran kebencian serta Pasal 14 (2) UU No.1/1946 KUHP yang berisi tentang penyebaran informasi yang salah.

Sebelumnya memang diketahui, bahwa Mustofa Nahrawardaya memposting video viral di akun twitter pribadinya. Dalam video berdurasi beberapa detik itu, terlihat dari kejauhan bahwa ada beberapa Brimob yang melakukan tindakan pemukulan dan penganiayaan terhadap seorang pria tak dikenal. Lokasi terjadinya pemukulan tersebut terletak di depan Masjid Al Huda yang berada di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Peristiwa tersebut diperkirakan terjadi tidak lama setelah pecahnya kerusuhan di sekitar daerah tersebut.

Bukan hanya memposting video viral yang sebenarnya sangat terlalu dini untuk memastikan penyebab dan siapa korbannya itu, Mustofa juga sengaja mencuitkan kata-kata bernada provokatif, dalam tweetnya Mustofa secara gamblang mengklaim bahwa pria yang menjadi korban dalam video tersebut adalah seorang anak-anak berusia 15 tahun bernama Harun, yang kini telah tewas disebabkan luka-luka berat akibat penganiayaan yang dilakukan oleh polisi.

Tidak terima dengan tuduhan sepihak yang dilakukan oleh Mustofa, pihak polisi menyatakan bahwa memang telah terjadi pemukulan sesuai dengan yang terlihat pada video tersebut, namun pria yang dipukul itu tidak sampai tewas dan bukan seorang bocah berusia 15 tahun melainkan seorang pria dewasa bernama Andri bibir. Bukan hanya itu saja, bahkan untuk membuktikan pernyataanya itu, pihak kepolisian menghadapkan Andri ke depan public untuk melakukan konferensi pers.

Sementara itu, sejumlah media yang melakukan investigasi juga telah membenarkan bahwa memang benar ada korban tewas bernama Muhammad Harun Rasyid berusia 15 tahun pasca terjadinya kerusuhan 22 Mei 2019, meskipun demikian, penyebab tewasnya bocah tersebut hingga kini belum diketahui.