Dua Alasan Pemerintah Ingin Memindahkan Ibu Kota

Dua Alasan Pemerintah Ingin Memindahkan Ibu Kota

Ide memindahkan ibu kota dari Jakarta ke pulau lain yang ada di Indonesia memang sudah berkali-kali muncul, bahkan gagasan tersebut juga pernah dikemukakan oleh Presiden pertama Indonesia, Ir.Soekarno. Sekarang, gagasan itu mungkin bisa terwujud di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo yang baru-baru ini kembali terpilih untuk masa jabatan kedua. Jokowi, panggilan akrab Presiden RI tersebut memang tampaknya serius tentang ide memindahkan ibu kota.

Hal tersebut terbukti dari kunjungan yang dilakukan Jokowi ke beberapa lokasi di pulau Kalimantan. Bahkan, Badan Perencanaan Pembangunan negara (Bappenas) mengatakan memindahkan ibukota telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Nasional 2020-2024. Pemerintah berpendapat bahwa memindahkan ibukota akan mengurangi kesenjangan pembangunan antara Jawa dan pulau-pulau lain dan bahwa Jakarta saat ini memang sedang dibebani oleh pertumbuhan populasi.

Data dari Badan Statistik Negara pada tahun 2018 menunjukkan kegiatan ekonomi di Jawa telah memberikan kontribusi 58,48% dari produk domestik bruto Indonesia (PDB). Bagian timur Indonesia, yang meliputi Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan mencakup 64% dari total wilayah negara, hanya menyumbang 16,8% dari PDB. Situasi ini tidak banyak berubah sejak 2010.

Pemerintah berpendapat bahwa memindahkan ibukota dari Jawa akan mendukung pembangunan yang adil di Indonesia timur. Namun, untuk mendukung pertumbuhan di daerah yang kurang berkembang, pemerintah perlu mendistribusikan lebih banyak pertumbuhan dan peluang ekonomi baru, terutama ke Indonesia Timur. Memindahkan ibukota saja, tentu dirasa bukan merupakan solusi yang efektif.

Penelitian tentang desentralisasi menunjukkan bahwa pembangunan daerah berpotensi mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan. Desentralisasi memungkinkan munculnya kutub pertumbuhan ekonomi baru seperti Bantaeng (Sulawesi Selatan) dan Banyuwangi (Jawa Timur). Tetapi, dalam upayanya untuk mendukung desa, pemerintah pusat sering melakukan intervensi secara tergesa-gesa dan tidak mempertimbangkan keragaman konteks ditambah dengan adanya perbedaan kebutuhan daerah setempat.

Selain diharapkan dengan memindahkan ibu kota, dapat mengurangi kesenjangan pembangunan antara Jawa dan pulau-pulau lain, alasan kedua yang digunakan pemerintah untuk mendukung pemindahan ibukota berkaitan dengan populasi dan tekanan lingkungan di Jakarta. Bappenas berpendapat bahwa Jakarta terus mengalami tekanan populasi karena urbanisasi. Jakarta memiliki risiko gempa bumi, banjir, dan kekurangan air, kemacetan lalu lintas di Jakarta mengakibatkan kerugian ekonomi mencapai Rp56 triliun ($ AS 3,8 miliar) per tahun.

Pemerintah berpendapat bahwa memindahkan ibukota akan mengurangi beban Jakarta. Ibu kota baru akan dirancang sebagai pusat pemerintahan dan terpisah dari pusat bisnis. Konsep ini sama dengan yang telah dilakukan oleh Australia, dengan Canberra dan Sydney serta Malaysia, dengan Putra Jaya dan Kuala Lumpur. Pemindahan ibukota sepertinya merupakan upaya untuk keluar dari masalah penyakit kronis yang dialami oleh Jakarta dan memang perlu segera diatasi. Jika tidak, kegiatan di Jakarta akan lumpuh dan tentunya bisa mengganggu perekonomian Indonesia karena 70% dari sirkulasi uang negara terjadi di Jakarta.